Satgas PRR Sebut Pemulihan Penyintas Bencana Sumatera Jadi Prioritas – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemulihan penyintas bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) menjadi prioritas utama pemerintah. Pemerintah telah menyiapkan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk ketiga wilayah tersebut sebagai acuan pemulihan hingga tahun 2028 .
Tito menjelaskan bahwa penanganan bencana di tiga wilayah tersebut telah melewati fase darurat dan kini memasuki tahap transisi menuju pemulihan yang lebih permanen dan terukur . “Ke depan kita masuk tahap pemulihan. Saat ini sudah dibuat rencana induk oleh Bappenas, sudah kami review, dan prosesnya sedang menuju Peraturan Presiden. Kami menjadwalkan pemulihan selama tiga tahun dengan timeline hingga 2028 dan tahapan tiap tahunnya,” ujarnya .
Anggaran Pemulihan Capai Rp100,2 Triliun
Kebutuhan anggaran pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera mencapai Rp100,2 triliun dengan periode pelaksanaan selama tiga tahun, yaitu 2026 hingga 2028 . Pendanaan tersebut akan dipenuhi melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada 2026, serta melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan APBN (RAPBN) pada 2027 dan 2028 .
Sebagai bagian dari dukungan fiskal, pemerintah telah menuntaskan penyaluran tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga 4 Mei 2026, total tambahan TKD sebesar Rp10,65 triliun telah cair 100 persen . Kebijakan tambahan TKD ini merupakan langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan merata di seluruh wilayah terdampak .
Prioritas Pemulihan Infrastruktur
Pemerintah memprioritaskan sejumlah sektor strategis yang berkaitan langsung dengan pemulihan kehidupan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah. Fokus pemulihan mencakup pembangunan infrastruktur dasar, seperti sungai, jalan, dan jembatan, serta sektor perdagangan, pertanian, pertambakan, hingga pembangunan hunian tetap (huntap) .
Ketua Satgas PRR menegaskan bahwa rekonstruksi infrastruktur pendukung konektivitas menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana. “Tahap selanjutnya adalah meningkatkan kondisi jalan dan jembatan dari fungsional menjadi permanen,” katanya .
Berdasarkan data Satgas PRR per 18 April 2026, jalan nasional dan daerah di tiga provinsi telah pulih secara fungsional :
-
Aceh: Seluruh 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional yang rusak telah kembali berfungsi. Selain itu, 1.521 dari 1.638 titik jalan daerah dan 351 dari 652 jembatan daerah juga telah dapat digunakan.
-
Sumatera Utara: Seluruh 30 ruas jalan nasional dan 7 jembatan nasional yang rusak telah berfungsi. Sementara itu, 607 dari 616 titik jalan daerah dan 343 dari 366 jembatan daerah juga telah kembali digunakan.
-
Sumatera Barat: Seluruh 31 ruas jalan nasional dan 13 jembatan nasional yang terdampak telah dapat diakses kembali. Sebanyak 149 dari 167 titik jalan daerah dan 97 dari 163 jembatan daerah juga telah berfungsi.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan pemerintah tidak hanya memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana, tetapi juga meningkatkan ketahanan konstruksi terhadap risiko bencana di masa mendatang. “Kita tidak hanya memperbaiki, tapi membangun kembali dengan standar yang lebih kuat agar ke depan lebih tahan terhadap bencana,” kata Dody .
Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dan Jaminan Hidup
Sektor permukiman juga menjadi prioritas dalam pemulihan pascabencana. Berdasarkan usulan BNPB dalam rencana aksi PRRP 2026–2028, pembangunan hunian tetap mencakup 35.823 unit dengan nilai sekitar Rp2,15 triliun . Tito menekankan pentingnya pembangunan huntap agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara (huntara) .
Selama huntap belum rampung dibangun, penyintas bencana mendapat jaminan hidup (jadup) berupa bantuan lauk-pauk Rp15.000 per orang per hari selama tiga bulan . Skema ini disesuaikan dengan target pembangunan huntap yang memakan waktu sekitar tiga sampai empat bulan .
Berdasarkan laporan harian Satgas PRR per 6 April 2026, penyaluran bantuan jaminan hidup, bantuan isi hunian, serta stimulan sosial dan ekonomi telah menjangkau 60.373 jiwa dari total target 66.008 jiwa. Nilai total bantuan yang telah disalurkan mencapai Rp483,95 miliar .
Pemerintah juga menggelontorkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi penyintas bencana yang tidak memilih tinggal di hunian sementara. Besaran bantuan DTH adalah Rp600.000 per bulan untuk jangka waktu tiga bulan, sehingga setiap kepala keluarga menerima total dana sebesar Rp1,8 juta. Hingga saat ini, seluruh rekening penerima DTH telah menerima transfer dana dengan tingkat penyaluran mencapai 100 persen untuk 14.775 penerima di tiga provinsi .
Pembersihan Lumpur dan Pemulihan Layanan Publik
Satgas PRR terus mengebut pembersihan lumpur di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi. Berdasarkan data per 27 April 2026, sebanyak 658 lokasi terdampak yang tertimbun lumpur telah berhasil dibersihkan. Rinciannya, di Aceh 607 dari 634 lokasi sasaran telah dibersihkan; di Sumut 22 dari 23 lokasi telah rampung; sementara di Sumbar seluruh 29 lokasi sasaran telah selesai dibersihkan .
Proses pembersihan lumpur merupakan bagian krusial untuk memulihkan wilayah terdampak agar kembali normal. Satgas PRR telah berhasil memulihkan berbagai fasilitas pemerintahan dan layanan publik yang sebelumnya lumpuh akibat tertimbun lumpur, khususnya di wilayah dengan dampak berat seperti Aceh Tamiang .
Dukungan Penuh Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah di wilayah terdampak terus mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta sinkronisasi data pemulihan. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk memastikan percepatan pemulihan infrastruktur dan kawasan terdampak, mulai dari jalan, jembatan, irigasi, hingga hunian masyarakat .
Tito mengapresiasi peran TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Kementerian Pekerjaan Umum yang terus bekerja memastikan infrastruktur kembali normal. “Saya menghargai betul upaya dari TNI/Polri yang tidak berhenti, kemudian juga BNPB semua bergerak, dan Menteri PU juga luar biasa,” katanya .
Target Pemulihan hingga 2028
Dengan dukungan payung kebijakan yang lebih kuat melalui Peraturan Presiden, penyaluran anggaran kepada kementerian dan lembaga terkait diharapkan dapat dipercepat . Pemerintah menargetkan rencana induk tersebut tidak hanya menjadi panduan pembangunan fisik pascabencana, tetapi juga mendorong pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat secara bertahap serta berkelanjutan di tiga provinsi terdampak hingga 2028 .
Kesimpulan: Pemerintah melalui Satgas PRR menetapkan pemulihan penyintas bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai prioritas utama dengan anggaran Rp100,2 triliun hingga 2028. Fokus pemulihan mencakup infrastruktur, hunian tetap, jaminan hidup, serta pemulihan layanan publik dan ekonomi masyarakat, didukung penuh oleh pemerintah pusat dan daerah.