PLTS di Pulau Tunda Rusak Sejak 2018, DPRD Serang Dorong PLN Segera Perbaiki – Serang – Anggota DPRD Kabupaten Serang, Ahmad Muhibbin (Ibin), mendesak perbaikan segera terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pulau Tunda, Kabupaten Serang. Proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah itu diketahui sudah rusak sejak 2018. Kerusakan terjadi hanya beberapa bulan setelah pemasangan .
Baca Juga: PLTS di Pulau Tunda Rusak Sejak 2018, DPRD Serang Dorong PLN Segera Perbaiki
“Saya dorong untuk segera diperbaiki. Kalau tak salah itu rusak jauh sebelum saya menjadi anggota DPRD,” ucap Ahmad Muhibbin di sela-sela kunjungan kerjanya ke Pulau Tunda, Rabu (13/5/2026) .
Kronologi Kerusakan PLTS Pulau Tunda
Terbangun 2018, Beroperasi Tak Sampai Setahun
Pembangunan PLTS 50 kWp di Pulau Tunda dilaksanakan pada 2018 oleh PT Cahaya Kencana Kupang dengan nilai proyek mencapai Rp5,63 miliar. Proyek ini merupakan hibah dari pemerintah pusat yang diberikan kepada Pemprov Banten melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) .
PLTS tersebut diresmikan pada akhir 2018, namun hanya mampu berfungsi selama sekitar 6-8 bulan. Sejak itu, hingga kini (2026), infrastruktur energi terbarukan itu terbengkalai dan tidak pernah beroperasi normal kembali .
Penyebab Teknis: Ketidakcocokan Komponen Baterai
Pakar energi terbarukan Andre Susanto menjelaskan bahwa penyebab utama kerusakan adalah ketidakcocokan spesifikasi teknis antara baterai dan sistem pengisian (charger). PLTS menggunakan baterai merek Fluidic yang tidak kompatibel dengan perangkat kontrol pengisian daya yang ada .
“Perangkat-perangkat PLTS yang ada di dunia belum mengakui baterai itu bisa dipakai untuk charger mereka. Hasilnya, alat hanya kuat bertahan beberapa bulan sebelum akhirnya rusak total,” ungkap Andre Susanto .
Selain kerusakan baterai, transformator PLTS juga dikabarkan terbakar akibat kelebihan beban. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa proyek yang didesain untuk melayani sekitar 100 kepala keluarga (KK) ini diterapkan untuk melayani 350 KK, sehingga beban yang harus dikeluarkan melebihi kapasitas desain awal .
Kondisi Terkini dan Dampak bagi Warga
Hingga Mei 2026, warga Pulau Tunda masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai satu-satunya sumber listrik. PLTD ini hanya dinyalakan pada jam-jam tertentu, biasanya pukul 18.00 hingga 06.00 WIB, bahkan seringkali hanya beroperasi kurang dari 12 jam karena keterbatasan stok solar dan iuran warga .
Warga Pulau Tunda, Mamat (43), menyebut jadwal penerangan kerap berubah akibat gangguan mesin dan keterbatasan stok solar. “Kadang baru jam 11 malam sudah mati. Pernah juga habis magrib nyala sebentar lalu mati lagi karena trouble,” kata Mamat kepada wartawan, Sabtu (9/5/2026) .
Akibat kondisi ini, jaringan telekomunikasi juga ikut terganggu. “Kalau listrik mati, tower juga ikut mati. Warga jadi susah sinyal dan internet,” tambah Mamat .
Biaya Listrik Harian
Tarif listrik di Pulau Tunda tidak dibayarkan per bulan, melainkan per hari. Besaran iuran bervariasi mulai dari Rp5.500 hingga Rp15.000 per malam, tergantung penggunaan alat elektronik di masing-masing rumah. Warga dengan ekonomi kurang mampu biasanya dikenakan tarif batas bawah sekitar Rp4.500-Rp5.500 per malam .
Dorongan Perbaikan dan Langkah yang Ditempuh
Koordinasi Lintas Instansi
Ahmad Muhibbin akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik Bupati, Pemkab Serang, Dinas ESDM Provinsi Banten, maupun PLN untuk menuntaskan persoalan kelistrikan di Pulau Tunda. Ia juga akan menanyakan detail kesepakatan MoU antara Pemkab Serang dengan PT Metta Energi Sejahtera yang ditandatangani pada awal 2026 untuk membangun PLTS baru di Pulau Tunda .
Rencana PLTS Baru (0,2 MWp)
Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas ESDM dan PT PLN UID Banten sebelumnya telah mematangkan rencana pembangunan PLTS berkapasitas 0,2 MWp di Pulau Tunda. Proyek ini merupakan bagian dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN tahun 2025-2034 dan menjadi upaya transisi energi bersih bagi wilayah tersebut .
Rencana Alternatif: Kabel Bawah Laut
Pada 2025, Gubernur Banten Andra Soni telah meminta PLN untuk menyediakan pasokan listrik melalui jalur kabel bawah laut. General Manager Unit Induk Distribusi (UID) Banten Muhammad Joharifin merespons bahwa kajian sedang dilakukan dan penarikan kabel bawah laut ditargetkan dapat dilaksanakan pada tahun 2027 .
Harapan Warga
Menurut warga Pulau Tunda, panel surya fisik sebenarnya masih dalam kondisi bagus. Yang menjadi kendala utama adalah baterai dan instalasinya yang rusak.
“Tenaga suryanya sebenarnya masih bagus, cuma baterai dan instalasinya yang rusak. Kalau diperbaiki, listrik bisa nyala lagi,” kata Mamat .
Warga berharap pemerintah daerah maupun pusat segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan listrik di Pulau Tunda. Pulau dengan populasi sekitar 1.500 jiwa dan 350 kepala keluarga ini sangat bergantung pada kepastian pasokan listrik untuk menunjang aktivitas ekonomi, kesehatan, dan pendidikan warganya .
Kesimpulan: PLTS di Pulau Tunda yang dibangun dengan biaya Rp5,63 miliar pada 2018 hanya beroperasi beberapa bulan sebelum akhirnya rusak total hingga kini. Penyebab utamanya adalah ketidakcocokan komponen baterai dan kelebihan beban. Warga saat ini masih mengandalkan genset dengan pasokan listrik terbatas dan iuran harian. DPRD Serang mendorong perbaikan segera, sementara Pemprov Banten bersama PLN tengah mengkaji pembangunan PLTS baru 0,2 MWp serta opsi penarikan kabel bawah laut yang ditargetkan 2027.