Dasco Terima Perwakilan Buruh di DPR Buruh Keluhkan – Sistem UpahWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi perwakilan buruh. Mereka mengeluhkan sistem upah nasional. Pertemuan berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, pada Jumat (1/5/2026) pagi. Sekitar 40 perwakilan buruh hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka berasal dari berbagai elemen seperti KASBI dan GEBRAK.
Baca Juga: Wamendagri Tekankan Pentingnya Ideologi dan Strategi dalam Kepemimpinan Daerah
Dasco Tampung Berbagai Masalah Ketenagakerjaan
Dasco didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa. Beberapa anggota komisi terkait juga ikut hadir. Para buruh menyuarakan tiga masalah utama. Pertama, sistem upah yang dinilai tidak adil. Kedua, sistem kerja kontrak (outsourcing) yang merugikan. Ketiga, isu rencana PHK di beberapa perusahaan.
“Pemerintah telah membentuk Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh. Kita bisa bahas masalah upah dan outsourcing di sana. Tujuannya memutus rantai masalah yang panjang,” ujar Dasco.
Peran Satgas dan Arahan Presiden
Pemerintah sudah memfasilitasi wadah bagi permasalahan buruh. Wadah itu bernama Satuan Tugas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh. Perwakilan buruh juga duduk di dalam satgas tersebut. Oleh karena itu, proses penyelesaian akan berjalan lebih cepat. Satgas khusus mengantisipasi pemutusan hubungan kerja.
Sebelum audiensi dimulai, Dasco menerima telepon dari Presiden Prabowo Subianto. Beliau menyampaikan salam hangat untuk para buruh.
“Tadi saya terima telepon dari pak presiden. Beliau tidak bersama kawan-kawan merayakan hari buruh. Namun, beliau titip salam. Beliau mengucapkan selamat hari buruh,” kata Dasco.
Harapan Reformasi Sistem Pengupahan
Indonesia memiliki beberapa model sistem upah. Ada upah satuan hasil, upah indeks, dan upah minimum dari pemerintah daerah. Namun, perwakilan buruh mendesak perbaikan sistem pengupahan. Mereka menginginkan aturan yang lebih adil. Selain itu, mereka meminta dilibatkan dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan yang baru.
Dasco menegaskan DPR akan menindaklanjuti usulan para buruh. Pemerintah juga sudah menyiapkan langkah antisipasi. Jika ada perusahaan yang kesulitan, negara bisa mengambil alih usaha. Dengan demikian, hak-hak buruh tetap terjamin.
Kesimpulan: Perwakilan buruh menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, reformasi sistem upah. Kedua, evaluasi outsourcing. Ketiga, antisipasi gelombang PHK. DPR berkomitmen membahas tuntutan ini. Pembahasan akan dilakukan melalui RUU Ketenagakerjaan yang baru. Mekanisme Satgas PHK juga akan dimaksimalkan.
– Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya pemimpin daerah memiliki ideologi yang kuat serta strategi yang terarah dalam menjalankan pemerintahan. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kuliah umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU), Kota Medan, Kamis (30/4/2026) .
Bima menjelaskan bahwa pandangan tersebut merupakan refleksi dari pengalaman pribadinya selama memimpin daerah. Menurutnya, seorang pemimpin perlu memiliki ideologi pembangunan yang jelas, yakni pembangunan yang ramah lingkungan, berkelanjutan, serta inklusif. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan di masa depan .
Ideologi sebagai Fondasi Kepemimpinan
“Jadi pemimpin itu harus punya ideologi. Harus punya pemikiran yang paling mendasar tentang nilai yang diyakini. Kalau enggak maka pemimpin itu akan terombang-ambing,” tegas Bima .
Menurutnya, ideologi tersebut menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai persoalan selama dirinya menjabat sebagai Wali Kota Bogor. Namun demikian, Bima mengingatkan bahwa ideologi saja tidak cukup. Ia menegaskan bahwa nilai tersebut harus diturunkan ke dalam strategi yang konkret agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat .
Menjadi Agen Harapan
“Pemimpin itu kan adalah agen harapan. Kalau harapan itu enggak dipenuhi, selesai pemimpin itu. Karena itu istilah saya adalah mencicil harapan,” ujarnya .
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kemampuan pemimpin dalam mengelola berbagai kepentingan yang ada dengan tetap berpegang pada nilai yang diyakini. “Menjadi pemimpin itu harus punya ambang batas. Sejauh mana kita punya toleransi terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani dan nilai,” jelasnya .
Strategi Membangun Dukungan dan Soliditas Tim
Dalam kesempatan tersebut, Bima turut menekankan pentingnya membangun dukungan dari berbagai lapisan, mulai dari masyarakat, kelas menengah, hingga jajaran pemerintahan. Menurutnya, keterampilan menjangkau seluruh lapisan tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan program pembangunan .
Lebih lanjut, Bima menekankan bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak terlepas dari soliditas tim birokrasi. Ia menyebut pemimpin harus mampu memahami karakter aparatur serta membangun semangat kerja yang kolektif. Ia juga menekankan bahwa ketegasan tetap diperlukan dalam situasi tertentu demi menjaga prinsip dan memastikan jalannya pemerintahan secara efektif .
Dengan penyampaiannya, Bima berharap generasi muda, khususnya mahasiswa, dapat memahami bahwa kepemimpinan bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga tentang nilai, strategi, dan keberanian dalam mengambil keputusan demi kepentingan yang lebih luas .
Kesimpulannya, seorang pemimpin daerah harus memiliki kombinasi antara nilai fundamental (ideologi) dan rencana tindakan (strategi). Tanpa keduanya, program-program pembangunan akan kehilangan arah dan target. Dengan prinsip ini, birokrasi di daerah diharapkan akan semakin profesional dan mampu membangun Indonesia dari tingkat paling bawah.