Mensos Ingatkan Jangan Ada Penyimpangan dalam Program Sekolah Rakyat – Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga integritas pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Ia menegaskan tidak boleh ada penyimpangan dalam program prioritas nasional yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Baca Juga: Polri Apresiasi Buruh yang Tertib Saat May Day 2026
Peringatan ini disampaikan di sela-sela acara peringatan satu tahun program Sekolah Rakyat di Gedung Heritage Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Rabu (29/4/2026) .
Sekolah Rakyat: Game Changer Penanggulangan Kemiskinan
Sejak diresmikan pada awal tahun 2025, program Sekolah Rakyat dinilai telah membawa perubahan signifikan. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyebut program ini sebagai game changer dalam upaya memutus rantai kemiskinan struktural .
“Hampir satu tahun berjalan, Sekolah Rakyat membuktikan bahwa negara tidak boleh kalah oleh kemiskinan. Anak-anak yang selama ini tak terlihat, yang tak pernah tersentuh pendidikan, hari ini kita jemput, kita didik, dan kita siapkan masa depannya. Ini bukan sekadar program, ini gerakan memutus rantai kemiskinan,” tegas Gus Ipul .
Hingga April 2026, program ini telah hadir di 166 lokasi rintisan yang tersebar di 34 provinsi, menjangkau lebih dari 15.800 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem .
Penjangkauan Berbasis Data, Bukan Prestasi
Salah satu poin penting yang ditekankan Mensos adalah mekanisme penjangkauan yang transparan. Calon siswa Sekolah Rakyat tidak melalui seleksi akademik, melainkan berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) .
“Masyarakat masuk dari desil 1 dan 2, kemudian diverifikasi lapangan oleh pendamping PKH, BPS, dan pemerintah daerah. Setelah itu dilakukan dialog dengan orang tua sebelum penetapan calon siswa,” jelasnya .
Pendekatan ini memastikan bahwa program benar-benar menyasar mereka yang paling membutuhkan, yaitu anak-anak dari keluarga prasejahtera yang sebelumnya mungkin tidak memiliki akses ke pendidikan layak.
Pembangunan Infrastruktur Permanen
Untuk memperluas akses, pemerintah tengah membangun 93 gedung Sekolah Rakyat permanen di berbagai daerah. Sekitar 69 persen dari target tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2026 .
Di Kepulauan Riau, misalnya, Pemerintah Provinsi telah menyiapkan lahan seluas 10 hektar di ibu kota provinsi untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lokasinya sangat strategis, tepat berhadapan dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji .
Pembangunan ini dilakukan secara bertahap dengan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum yang menangani aspek fisik bangunan .
Pencegahan Penyimpangan: Data dan Pengawasan
Mensos menekankan pentingnya akurasi data sebagai benteng utama pencegahan penyimpangan. Ia meminta setiap desa memiliki operator data yang bertugas memutakhirkan DTSEN secara berkala.
“Data kita terima dari bawah dan harus diketahui kepala desa hingga kepala daerah. Dengan data yang akurat, intervensi pemerintah dapat tepat sasaran. Jadi tidak ada lagi otak-atik data,” tegas Gus Ipul .
Selain itu, program ini menerapkan sistem multi entry multi exit. Calon siswa akan melalui asesmen untuk menentukan jenjang yang sesuai dengan kemampuan mereka, bukan sekadar berdasarkan usia kronologis .
Hasil Nyata dan Keberlanjutan
Setelah hampir satu tahun berjalan, program ini menunjukkan hasil yang menggembirakan. Siswa Sekolah Rakyat mengalami peningkatan berat badan, penurunan angka anemia, serta tumbuhnya kedisiplinan, kepercayaan diri, dan kemandirian .
Yang terpenting, pemerintah berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan masa depan para siswa. “Tidak boleh ada lulusan Sekolah Rakyat yang menganggur. Kita siapkan jalur kuliah maupun pekerjaan sesuai potensi mereka,” tegas Gus Ipul .
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengawasan yang ketat terhadap data dan pelaksanaan, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat terus berjalan tanpa penyimpangan dan menjadi solusi jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan di Indonesia.